KUPANG. NUSA FLOBAMORA – Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) guna menekan angka stunting mengalami penurunan yang signifikan.
Selama kurun waktu 5 tahun berturut-turut dari tahun 2018 sampai 2022 terjadi tren prosentase stunting turun rata-rata tiap tahun sebesar 4,4 %.
Khusus di periode Agustus 2021-Agustus 2022 stunting di NTT mengalami penurunan dari semula 20,9 persen di 2021 turun menjadi 17,7 persen di 2022.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT, Ruth D. Laiskodat, S.Si, Apt, MM, dalam Jumpa Pers dengan wartawan di Kantor Dinkes NTT, Senin (6/3/2023).
Seperti dirilis Dinas Kesehatan NTT pada tahun 2022 jumlah balita stunting tercatat 77.338 balita stunting.
Dua kabupaten yang mengalami peningkatan prosentase stunting yaitu Kabupaten Manggarai Barat dan Sumba Tengah. Kabupaten dengan stunting tertinggi adalah Kabupaten Timur Tengah Selatan yaitu 28,3 % atau 11.642 balita dan terendah adalah Kabupaten Nagekeo 8,4 % dengan balita stunting 946 balita.
Dikatakan Ruth, Pemprov NTT telah menetapkan pencapaian target pada akhir periode RPJMD-P Tahun 2023 dimana prevalensi stunting sebesar 12%.
Pada Tahun 2022 adalah tahun ke lima pelaksanaan operasi timbang di NTT dan dari kerja keras itu telah membuahkan hasil optimal.
Ini terlihat dari prosentase stunting NTT turun signifikan 5 tahun berturut-turut dari tahun 2018 sampai 2022. Artinya, tren prosentase stunting turun rata-rata tiap tahun sebesar 4,4 %.
Dia merincikan, prosentase stunting tahun 2018 sebesar 35,4 % atau 81.434 balita tercatat mengalami stunting, terus mengalami penurunan tiap tahun sampai dengan posisi terakhir menjadi 17,7 % pada tahun 2022 atau 77.338 balita stunting.
Pada periode bulan Februari 2022 dan Agustus 2022 juga terjadi penurunan prosentase stunting sebesar 2,3 %, yaitu dari 22,0 % periode bulan Februari menjadi 17,7 % pada bulan Agustus.
Kabupaten Sumba Barat yang mengalami sedikit peningkatan stunting meskipun hanya 0.6 % yaitu dari 22,7 % periode Februari 2022 atau 2.306 balita menjadi 23,3 % atau 2.611 balita periode Agustus 2022.
Pemerintah NTT melalui Dinas Kesehatan bersama Dinas Kominfo Provinsi NTT yang ditunjuk sebagai Wali Data Pemerintah NTT, terus melakukan publikasi data stunting.
“Untuk data tahun 2022 sudah dipublikasikan pada 28 Februari 2023 yang termuat dalam website Dinas Kominfo Provinsi NTT,” kata Ruth.
Mengenai penurunan angka stunting ini, Ruth mengaku kerja bersama para pihak dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan Forkopimda, tenaga kesehatan, para kader serta semua elemen terkait lainnya.
“Kita terus bekerja untuk percepatan penurunan stunting. Secara nasional target pada tahun 2023 14 % sedangkan target RPJMD NTT 10-12 %,” jelas Ruth.
Menurut dia, upaya dan strategi agar target percepatan penurunan stunting terwujud yakni dengan fokus pada operasi timbang dengan tujuan seluruh sasaran di NTT dapat tercaver untuk timbang berat badan dan ukur panjang dan tinggi badan sebagai deteksi dini pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita.
Strategi yang dilakukan pemerintah NTT, lanjut Ruth, Gubernur NTT mengeluarkan Surat Edaran Nomor BU.440/63/Dinas Kesehatan/I/2022 kepada para bupati walikota se-NTT tentang Pelaksanaan Operasi Timbang, Membentuk Tim Operasi Timbang di tingkat kabupaten dengan melibatkan OPD terkait.
Termasuk di tingkat Puskesmas dengan jumlah tim sebanyak 3 tim. Satu tim terdiri dari tiga orang yaitu Tenaga Gizi, Bidan dan Perawat atau Tenaga Kesehatan.
Selain itu, dilakukan peningkatan kapasitas dan ketrampilan petugas menggunakan alat antropometri terstandart, dan penguatan melalui zoom meeting dua kali dalam sehari selama tiga hari.
Ini semua agar semua tenaga gizi, bidan serta tenaga kesehatan lainnya di 436 Puskesmas mendapatkan informasi cara penggunaan alat ukur yang terstandart dan informasi lain terkait penginputan data serta pelaksanaan sweeping jika ada sasaran yang tidak datang saat operasi timbang.
Saat ini jumlah alat ukur terstandart yang ada di NTT sebanyak 4.427 set dari 436 puskesmas yang tersebar di 22 kabupaten/kota.
Direncanakan pada tahun 2023 ini akan ditambahkan lagi 5.496 set, sehingga total menjadi 9.923 set alat terstandart, yang nantinya 1 posyandu bisa memiliki 1 set.
Operasi Timbang
Lebih lanjut Ruth mengungkapan kalau Badan Pusat Statistik (BPS) juga telah merekomendasikan kegiatan pengumpulan data status gizi melalui operasi timbang di bulan Februari dan Agustus, termasuk melakukan pengisian yang dipersyaratkan melalui Aplikasi e-Romantik (elektronik-Rekomendasi Kegiatan Statistik).
Menurut Ruth, setelah melalui proses pengawasan dan penilaian dari BPS NTT, pada 20 Januari 2023 lalu melalui surat nomor B-015/53563/OT.130/01/2023, ditetapkan bahwa Data Hasil Operasi Timbang di NTT yang telah diolah menggunakan Aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (ePPGBM), dinyatakan layak.
Pada bagian lain Ruth juga menginformasikan bahwa angka kematian ibu di NTT mengalami penurunan 10 kasus dalam 2 tahun yaitu 181 kasus tahun 2021 turun menjadi 171 kasus tahun 2022.
Dia menyebut kabupaten dengan jumlah kematian ibu tertinggi adalah Timor Tengah Selatan disusul Kabupaten Kupang, Manggarai Timur, Manggarai, Sumba Barat Daya dan Sumba Timur.(ER).