KUPANG. NUSA FLOBAMORA– SMK-Pertanian Pembangunan (SMK-PP) Negeri Kupang sukses menggelar acara Public Hearing dengan tujuan mengoptimalkan kualitas pendidikan dan pelatihan di bidang pertanian.
Acara yang berlangsung di aula sekolah ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan guru, orang tua, alumni, dunia usaha dan dunia industri (DUDI), serta perwakilan pemerintah.
Turut hadir dalam acara ini narasumber dari Ombudsman Provinsi NTT yang diwakili oleh Kepala Keasistenan Pencegahan Plh. Kepala Perwakilan Ola Mangu Krisisto Kanisius.
Acara ini digelar secara luring di Aula Nicolaas Bait dan daring melalui zoom meeting.
Acara yang dimulai pukul 09.00 WITA ini dibuka dengan paparan mengenai visi dan misi SMK PP Negeri Kupang sebagai institusi pendidikan berbasis vokasi yang berorientasi pada pengembangan keterampilan siswa di sektor agribisnis dan agroindustri.
Selain itu, disampaikan pula pelayanan yang diberikan oleh sekolah meliputi layanan pendidikan menengah vokasi pertanian, administrasi pendidikan, penerimaan peserta didik baru, dan layanan pendukung terdiri dari penyewaan aula/alsintan dan PKL/magang.
Perwakilan Ombudsman Provinsi NTT juga memaparkan materi standar pelayanan publik yang harus dipenuhi oleh lembaga pemerintah pelaksana pelayanan publik.
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman dalam satu kesempatan mengatakan, “khalayak umum sebagai pengguna layanan program pemerintah termasuk program program di UPT Kementan perlu diberi kesempatan untuk mendengarkan langsung dan menyampaikan pendapat, aspirasi, atau masukan terkait pelayanan yang diberikan”.
Senada dengan Mentan, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, mendukung pelaksanaan public hearing oleh UPT pendidikan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk meningkatkan mutu pendidikan pertanian.
“Pada forum public hearing bisa diperoleh informasi apakah pelayanan pendidikan yang dilaksanakan di sekolah sudah relevan dengan kebutuhan DUDI dan masyarakat, oleh karena itu masukan dari semua dari forum ini sangatlah penting,“ ungkapnya.
Dalam forum diskusi, para peserta menyampaikan berbagai masukan terkait pelayanan yang diberikan oleh SMK PP Negeri Kupang.
Informasi terkait pelayanan yang diberikan hendaknya disampaikan dengan jelas kepada pengguna layanan baik alur pelayanan, biaya layanan, persyaratan layanan, maupun jangka waktu layanan.
Selain itu, SMK-PP Negeri Kupang perlu juga mengadakan evaluasi berkala terhadap proses pelayanan yang sudah diberikan. Evaluasi ini melibatkan pihak internal maupun pihak eksternal SMK-PP Negeri Kupang.
Kepala SMK PP Negeri Kupang, Bogart K. Watuwaya, mengapresiasi semua masukan yang diberikan oleh semua pihak dalam kegiatan ini.
“Semua masukan dari berbagai pihak akan kami jadikan sebagai pedoman bagi kami dalam meningkatkan pelayanan di SMK PP Negeri Kupang dan kami juga berjanji akan memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan public yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang,” tandasnya.
Public hearing ini ditutup dengan sesi foto bersama dan penandatanganan berita acara public hearing oleh Kepala SMK PP Negeri Kupang yang disaksikan oleh seluruh peserta public hearing.
Suasana penuh semangat dan optimisme terasa hingga akhir acara, mencerminkan harapan besar bagi masa depan pendidikan vokasi di SMK-PP Negeri Kupang. (*/Rilis Berita SMK N PP Kupang-Rendi/ER)
