KUPANG. Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang saat ini terkesan belum membangun kemitraan dengan pihak swasta dalam mengelola obyek wisata di Kota Kupang sebagai Ibu kota Provinsi NTT.
Banyak destinasi wisata yang telah dibangun namun belum dikelola secara baik. Padahal sumber pendapatan buat daerah tidak saja dari obyek pajak tetapi juga dari pengelolaan wisata yang ada.
Anggota Komisi III DPRD Kota Kupang dari Partai NasDem, Jabir Marola menyampaikan ini kepada wartawan di Gedung DPRD Kota Kupang, Senin (25/7/2022).
Dijelaskan Jabir Marola bahwa penataan kawasan wisata di Kota Kupang memang sudah cukup bagus namun permasalahannya sekarang adalah lokasi wisata yang ada tidak maju dan berkembang.
Menurutnya ini karena pemerintah tidak melibatkan pihak swasta. Di daerah lain yang namanya destinasi wisata maka pihak swasta ikut terlibat didalamnya.
Kalau berharap dari PAD Kota Kupang sangat tidak cukup sehingga perlu ada kerjasama pemerintah dan swasta.
Menyinggung soal infrastruktur jalan, mantan anggota Komisi IV ini mengakui bahwa di tiap kelurahan masih banyak yang belum terjangkau terutama kawasan pinggiran misalnya ke Fatukoa rata-rata belum lapen.
Walaupun pada pembahasan APBD murni telah dialokasikan namun saat covid menyerang daerah ini maka dilakukan recofusing sehingga diharapkan pada perubahan anggaran 2022 bisa dikembalikan.
Dirinya menyebut anggaran murni 2022 untuk lapen dialokasikan buat 23 titik sementara hotmix total anggarakan diperkirakan sekitar Rp 4,9 Miliar untuk 5 kilometer.
“Saya tentu berharap kedepan kalau selama ini memang fokus pemerintah dalam hal penerimaan pada pajak maka kedepan perlu dipikirkan obyek wisata sebagai sumber penerimaan. Libatkan pihak swasta agar destinasi wisata yang sudah ada dikelola dengan baik dan penerimaan daerah saya pastikan akan meningkat,” pungkasnya.(ER)
