Kementrian Pertanian RI Sisir Wilayah Perbatasan Jaga Ketahanan Pangan

Kementrian Pertanian RI Sisir Wilayah Perbatasan Jaga Ketahanan Pangan

KUPANG. NUSA FLOBAMORA – Inspektur Jenderal (Irjend) Kementrian Pertanian Dr Jan S Maringka menegaskan, saat ini Kementrian Pertanian berkomitmen menyisir wilayah perbatasan di seluruh Indonesia.

Langkah ini dalam upaya menjaga ketahanan pangan. Wilayah perbatasan tengah mengembangkan pertanian dalam menjaga ketahanan pangan apalagi saat ini Indonesia mendapat penghargaan dunia sebagai negara yang surplus swasembada beras.

Hal ini disampaikan Irjend Dr Jan S Maringka dalam sambutannya saat bertatap muka dengan jajaran Kementan di Aula BBPP Kupang, NTT pada Jumat (21/10/2022).

Dikatakan Jan S Maringka bahwa Indonesia sekarang ini bercita-cita untuk menuju ke swasembada pangan dan bukan tidak mungkin di 2045 Indonesia menuju lumbung pangan dunia.

“Yang bertugas di NTT harus bangga. Saya contohkan ketika di daerah lain terkena PMK dan itu bisa diatasi oleh NTT karena sapi-sapinya bebas dari PMK,” ujarnya disambut tepuk tangan hadirin.

Dirinya bangga karena perayaan Idul Adha tahun lalu dilewati dengan baik karena berkat sapi-sapi yang sehat dari NTT yang mensuport buat daerah lain di Indonesia.

“Saya minta ternak sapi di NTT harus tetap dijaga,” pintanya.

Apalagi sekarang sudah ada kerjasama dengan BPTP maka diharapkan bibit ternak unggul dikembangkan dan menghadirkan pelatih unggul peternak unggul dan petani unggul maka kedepan Indonesia tidak perlu impor ternak sapi dari Australia.

“Kita mampu memelihara ternak sendiri dan itu sebuah kebanggaan. Sekarang bicara ketahanan pangan maka yang dipikirkan soal ketersediaan akses, menjaga keamanan gangguan misalnya flu burung, PMK, hama belalang,” katanya.

Dirinya menambahkan, saat ini Kementan menjalin kerjasama dengan TNI, Polri, Kejagung artinya sama-sama berkolaborasi dalam satu hati untuk menjaga negeri dalam program ketahanan pangan.

Dia juga menginformasikan saat ini di Kementan strukturnya berubah dimana ada Inspektorat Jenderal 1,2 dan seterusnya ini maksudnya agar inspektur tidak ada lagi bekerja mengaudit saja tetapi harus turun ke lapangan untuk melihat apakah program pertanian tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran.

Saat ini dunia akan diperhadapkan pada krisis pangan dan Indonesia dengan keadaan geografis yang ada bisa lewati.

Penghargaan yang diberikan dunia janganlah terus berpuas diri tetapi mawas diri karena bukan tidak mungkin gangguan- gangguan akan datang lagi sehingga kewaspadaan kita baik penyuluh pertanian perlu bekerjasama dengan para pihak karena sangat terbuka pengaruh dari luar.

” Makanya warning untuk elemen di perbatasan wajib untuk waspada,” pintanya.

Dikatakan ada yang mengatakan anggaran Kementan semakin kecil dimana di tahun 2019 hampir 26 T, lalu 2020 turun jadi 20 T, tahun 2021 jadi 17 T dan tahun 2022 jadi 13 T tetapi produksi ekspor hasil pertanian dengan program dari Menteri Pertanian hasilnya terus meningkat.

Dimana tahun 2020 mencapai 350 T, tahun 2021 mencapai 451 T dan 2022 mencapai 620 T. Ini pemulihan ekonomi justru penyangganya sektor pertanian di Indonesia sehingga jangan malu jadi petani peternak tapi mari bangga menjaga pangan dan semangat menjaga masa depan.

Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo berulangkali menegaskan tentang ketentuan HPP diberlakukan oleh pemerintah, untuk menjaga harga gabah atau beras di tingkat petani tidak anjlok.

“Kita bantu petani semaksimal mungkin bagi kepentingan petani padi agar harga gabah maupun beras di tingkat petani tidak anjlok.” katanya.

Hal serupa dikemukakan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan )BPPSDMP) Dedi Nursyamsi bahwa pihaknya terus berupaya menjaga kepentingan petani sekaligus mendorong dan mendukung peningkatan produktivitas dan produksi pertanian melalui peningkatan kapasitas SDM pertanian.(ER)

error: Content is protected !!