KUPANG. NUSA FLOBAMORA – Perubahan sistem pertanian, dari tradisional ke modern, sudah mendesak untuk dilakukan. Karena itu, Kementerian Pertanian mulai berbenah melakukan perubahan pertanian di pedesaan.
Termasuk menerapkan smart farming di berbagai program yang diluncurkan. Tak kerkecuali yang di support oleh anggaran PHLN.
Penguatan kapasitas SDM pertanian digencarkan oleh Kementerian Pertanian. Melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP).
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) menjelaskan pentingnya penerapan smart farming untuk menghadapi tantangan perubahan iklim bukan lagi dengan cara-cara klasik.
Menurutnya, smart farming adalah metode yang lebih modern. Karena perkembangan pembangunan dapat membuat lahan semakin sempit, jumlah penduduk semakin besar dan lainnya mengharuskan penggunakan teknologi yang smart.
“Kemudian, digitalisasi pertanian menjadi efektif dan penggunaan mekanisasi semakin maju sehingga produksi terus meningkat dengan kualitas yang tinggi dan pendapatan petani semakin naik,” jelas Mentan SYL.
Ditambahkannya, kemajuan pertanian turut didukung generasi milenial karena memiliki semangat berinovasi yang tinggi untuk melakukan cara-cara yang baru terhadap penanganan pertanian yang maju, mandiri, dan modern.
Hal senada juga disampaikan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi, saat pembukaan Peningkatan Kapasitas Fasilitator Desa Program READSI yang dilasksanakan secara bersamaan di Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jumat (25/2/2022), secara virtual.
Dedi mengatakan, dengan pertanian modern yaitu teknologi smart farming, tujuan pembangunan pertanian akan tercapai.
“Tujuan pembangunan pertanian yaitu mendongrak produktivitas, kualitas, dan efisiensi pertanian,” ujarnya.
Dia mengatakan bahwa yang mendongkrak produktivitas adalah insan pertanian yaitu penyuluh pertanian dan juga stakeholder pertanian.
Dedi juga menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas harus dimulai dari pembangunan karakter para pelaksana program readsi yang harus menjadi prioritas karena karakter ini yang dapat menjamin kesuksesan program readsi dan harus dimulai dari bawah.
“Para FD jangan hanya berfikir pada on farm saja seharusnya berfikir untuk membangun sistem agribisnis modern dan inovasi teknologi era 4.0 dengan tujuan peningkatan efisiensi dan hasil produksi pertanian”, tegasnya.
Diketahui tujuan jangka panjang READSI adalah Rumah tangga perdesaan di Sulawesi, Kalimantan Barat dan NTT diberdayakan secara individu dan kolektif melalui peningkatan keterampilan, kepercayaan diri dan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan pendapatan dan mata pencaharian yang bersumber dari usaha pertanian dan non-pertanian secara berkelanjutan.
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Fasilitator Desa Program READSI dilaksanakan selama 3 hari mulai hari ini Jumat 25 Februari sampai dengan Minggu 27 Februari 2022;
Kegiatan dihadiri secara offline oleh Fasilitator Desa di 8 kabupaten di 3 Provinsi, Jumlah peserta yang hadir sebanyak 209 orang; Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kupang Kepala BBPP Batangkaluku, BBPP Kupang, dan BBPP Binuang.
Juga para Kepala Dinas yang menangani Penyuluhan Pertanian di 6 Provinsi dan 18 Kabupaten Lokasi Program READSI atau yang mewakili Pengelola Program READSI Pusat, Provinsi dan Kabupaten Widyaiswara, Tim Fasilitator Pemberdayaan.
Tujuan diselenggarakannya pertemuan ini yaitu untuk meningkatkan kapasitas tenaga pendamping program READSI khususnya Fasilitator Desa dalam melakukan pengawalan penguatan kelompok tani menjadi kelembagaan ekonomi petani yang kuat, pengembangan usaha bersama menjadi KEP, akses pasar serta akses permodalan (KUR);
Narasumber kegiatan berasal dari Pusat Pelatihan Pertanian, BBPP Batangkaluku, BBPP Kupang, BBPP Binuang dan Tim Pemberdayaan Fasilitator Provinsi dan Kabupaten.
Program READSI saat ini tengah memasuki tahun ke-4 untuk implementasi kegiatan di daerah dan dalam proses evaluasi serta Mid Term Review (MTR) oleh IFAD. IFAD, Bappenas, dan Kementerian Keuangan akan melakukan evaluasi dalam hal progres kinerja masing- masing daerah output dan outcome program untuk dilakukan proses perpanjangan program.(*/ER/Rilis Berita BBPP Kupang).
