KUPANG. NUSA FLOBAMORA– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memperkuat langkah pengawasan tahapan Pemilu Serentak 2024 dengan mengadakan konsolidasi media di Kupang, pada Sabtu (8/11/2024).
Langkah strategis ini bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi antara Bawaslu dan berbagai media sebagai upaya bersama dalam memastikan proses demokrasi yang bersih, transparan, dan berkeadilan di NTT.
Dalam acara tersebut, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu NTT, Amrunur Muh. Darwan, S.Si, menekankan bahwa peran media sangat vital dalam mengawasi serta menginformasikan setiap perkembangan tahapan Pemilu.
“NTT merupakan provinsi dengan indikator kerawanan tertinggi di Indonesia, terutama dalam aspek netralitas dan praktik money politik. Media adalah mitra utama kami dalam mengawasi ini,” ungkap Amrunur.
Berdasarkan pemetaan Bawaslu, NTT menempati peringkat atas dalam kategori wilayah dengan potensi kerawanan tinggi.
Salah satu tantangan terbesar adalah masalah netralitas di berbagai tingkatan, mulai dari kabupaten hingga provinsi.
Amrunur menyebutkan bahwa ketidaknetralan menjadi kasus yang sering ditemui dalam beberapa tahapan pemilihan, baik oleh penyelenggara pemilu, aparat, maupun elemen masyarakat lainnya.
Ketidaknetralan ini dianggap bisa memicu ketidakpercayaan publik terhadap hasil pemilu.
Selain itu, isu money politik juga menjadi sorotan utama dalam upaya pengawasan.
“Money politik masih menjadi ancaman nyata di berbagai wilayah di NTT. Kami menerima banyak laporan terkait praktik ini, terutama dalam tahapan kampanye. Ini adalah masalah serius,” katanya.
Selain masalah netralitas dan money politik, tantangan lainnya adalah distribusi logistik Pemilu di wilayah yang sulit dijangkau dan rawan bencana.
Amrunur memastikan bahwa logistik untuk Pemilu 2024 telah berada di 22 kabupaten dan kota di NTT, meskipun distribusi ke masing-masing TPS di daerah tertentu tetap menghadapi kendala.
“Kami bekerja keras memastikan bahwa logistik tiba tepat waktu, termasuk di wilayah-wilayah yang rawan bencana dan sulit diakses,” jelasnya.
Namun, tantangan yang lebih besar terjadi di 23 TPS di daerah yang terkena dampak erupsi Gunung Lewotobi. Di wilayah tersebut, proses pelantikan pengawas TPS (PTPS) belum terlaksana karena situasi bencana.
“Kami sedang memantau kondisi ini dan memastikan langkah-langkah antisipatif agar pemilu tetap berjalan dengan aman di daerah terdampak bencana,” kata Amrunur.
Konsolidasi media ini diadakan sebagai bentuk sinergi antara Bawaslu dan media untuk memastikan keterbukaan informasi terkait tahapan Pemilu.
Media diharapkan dapat menyebarkan informasi yang akurat dan mendidik masyarakat tentang pentingnya menjaga kejujuran dalam Pemilu.
“Dengan dukungan media, kami yakin pengawasan dapat dilakukan secara menyeluruh. Informasi yang disampaikan oleh media akan membantu masyarakat memahami hak-hak mereka sebagai pemilih sekaligus kewajiban untuk menjaga integritas proses demokrasi,” jelas Amrunur.
Para jurnalis yang hadir menyambut baik ajakan kolaborasi dari Bawaslu NTT ini.
Mereka menyadari bahwa media memiliki tanggung jawab besar dalam menyajikan pemberitaan yang netral dan informatif bagi masyarakat.
Dengan partisipasi aktif media, diharapkan masyarakat dapat lebih tanggap dan partisipatif dalam menjaga kualitas pemilu.(ER)
