Program Paslon Jonas-Alo Bukan Baru Konsep Tetapi Sudah Dirasakan Warga

Program Paslon Jonas-Alo Bukan Baru Konsep Tetapi Sudah Dirasakan Warga

KUPANG. NUSA FLOBAMORA– Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang periode 2024-2029, Jonas Salean-Aloysius Sukardan bersama tim terus bertatap muka langsung dengan warga di kelurahan-kelurahan.

Kehadiran Paslon dan tim dimaksudkan untuk menyampaikan program yang sudah pernah dilaksanakan dan dirasakan warga Kota Kupang untuk diingat kembali.

Kemasan 18 program unggulan dari Paslon Jonas-Alo atau Paket SAHABAT bukan baru konsep di atas kertas terapi sudah dirasakan warga sehingga jika terpilih siap melanjutkan dan ditingkatkan.

Demikian disampaikan juru kampanye paket SAHABAT, Tellen Daud dalam pertemuan terbatas di Kelurahan Liliba, Sabtu 5 Oktober 2024.

Tellen Daud mengatakan, Paslon SAHABAT diusung dua partai besar yakni Golkar dan Hanura dengan jumlah anggota DPRD Kota Kupang periode 2024-2029 ada 8 kursi.

Ini tentu memberikan dukungan penuh dalam hal penganggaran dalam pembangunan Kota Kupang lima tahun kedepan manakala Paslon ini terpilih memimpin kota ini.

Dikatakan politisi Partai Golkar ini, kehadiran
warga pada momen bermartabat ini tentu mau mendengar ide gagasan dari calon wali kota dan wakil wali kota Jonas-Alo yang dikemas dalam 18 program unggulannya.

Menurutnya, secara pribadi dirinya sangat yakin seluruh program ini bakal terealisir secara baik karena sosok Paslon SAHABAT punya kemampuan dalam upaya meningkatkan PAD.

“Secara garis besar ada tiga sumber pendapatan yakni DAU, DAK dan PAD. DAU itu sudah jelas dari pemerintah pusat dengan plafon sudah ada karena diperoleh berdasarkan luas wilayah ditambah jumlah penduduk. Tapi itu sebagian besar diperuntukan untuk membayar gaji pegawai sehingga prosentase pembangunan tidak signifikan jika gunakan DAU,” jelas Tellen Daud.

Salah satu sumber pembiayaan pembangunan , lanjut Tellen Daud berasal dari PAD dan itu bisa diatasi sosok Jonas Salean karena telah terbukti.

“Dalam catatan saya, PAD Kota Kupang dari 2009 sampai 2017 mengalami peningkatan yang sangat tajam. Dari awalnya 56 miliar meningkat menjadi 168-an miliar artinya kenaikan begitu melonjak,” kata Tellen Daud.

Jika dibandingkan dengan pemerintahan lima tahun belakangan, lanjut Tellen Daud, berdasarkan hasil audit BPK per 31 Desember 2022 ketika Jonas Salean tidak menjabat, PAD Kota Kupang hanya berjumlah 174.998.000.000 atau hanya meningkat tidak lebih dari 10 miliar.

Untuk itu, anggota DPRD Kota Kupang terpilih 2024 ini menegaskan, jika Jonas-Alo terpilih maka kemasan 18 program akan menjawabi kebutuhan warga dengan bersumber dari langkah strategis peningkatan PAD.

“Paket SAHABAT akan naikan lagi PAD seperti yang pernah dilakukan pada era Jonas Salean menjadi wali kota Kupang. Selain itu program pembuatan rumah layak huni terus berlanjut dengan pola kerja gotong royong,” katanya.

Dirinya juga mengungkapkan kalau ada beredar informasi beredar bahwa pemerintahan yang baru lalu mengerjakan rumah layak huni mencapai 1.000-5000 unit.

Informasi itu, kata Tellen Daud tidak benar karena dari data yang diperoleh di DPRD Kota Kupang hanya dibangun cuma 330an rumah dengan pola pengerjaan kepada pihak ketiga.

“Untuk pembuatan rumah layak huni dengan dana 50 juta itu harus utuh ke warga bukan ke pihak ketiga. Makanya kita lihat rumah yang dibangun sudah tidak utuh sehingga rumah menjadi tidak layak huni lagi,” tandas Tellen Daud.

Untuk itu, jika warga Kota Kupang mempercayakan kembali paket SAHABAT memimpin daerah ini maka program ini tetap dilanjutkan cuma kualitas pengerjaan tidak dengan pola pihak ketiga.

Penerapan pola kerjanya sistem gotong royong sehingga warga yang kerjakan sendiri sehingga dana yang diberikan tidak tercerai berai kemana-mana, utuh dipegang warga.

“Dulu zamannya Pak Jonas Salean masih menjabat, jatah per kelurahan 15-20 rumah dengan dana bersumber dari APBD. Supaya warga tahu bahwa sumber PAD itu dari pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain yang sah dan bantuan dari kabupaten lain. Tapi pada pemerintahan sebelumnya yang namanya pendapatan lain-lain yang sah atau CSR malah tidak masuk dalam APBD sehingga pola seperti ini justru merugikan daerah ini,” pungkasnya.(ER)

error: Content is protected !!