KUPANG. NUSA FLOBAMORA-Akselerasi program pengendalian inflasi pangan terus didorong melalui penguatan sinergi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai wilayah. Bank Indonesia Bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di wilayah NTT menunjukkan komitmen tersebut melalui gelaran GNPIP NTT pada 14 Juli 2023 di Kabupaten Sumba Timur.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, S. Donny H. Heatubun, menjelaskan, sinergi GNPIP Provinsi NTT ini bertujuan menggaungkan langkah-langkah pengendalian inflasi dari sisi supply yang lebih integratif, massif, dan terstruktur, melibatkan banyak pihak dan berdampak nasional dalam pengendalian harga, melalui Kerjasama Antar Daerah (KAD), Digital Farming, Urban Farming dan inovasi lainnya dalam bidang pertanian, komunikasi untuk menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi di wilayah NTT.
Menurut dia, penguatan GNPIP NTT 2023 mengusung tema “Sinergi dan Inovasi Ketahanan Pangan Melalui Kerjasama Antar Daerah (KAD) Terintegrasi, Hilirisasi Pangan, dan Digitalisasi Rantai Pasok”.
Tema tersebut dipilih dengan melihat peran strategis KAD, hilirisasi, dan digitalisasi terkait pangan di daerah dalam pengendalian harga dan menciptakan ketahanan pangan ke depan.
“Penguatan kelembagaan melalui KAD tidak hanya bertujuan untuk ketahanan pangan dan kestabilan harga, namun juga bertujuan untuk meningkatkan inklusi perekonomian. Sementara, penguatan inovasi hilirisasi penting untuk dilakukan guna meningkatkan nilai tambah suatu produk yang saat ini telah dan sedang di implementasikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur,” tegas Heatubun.
Selain itu, sebut dia, aspek digitalisasi diperlukan untuk memperkuat akurasi dan kecepatan akses data harga dan neraca pangan yang pada akhirnya digunakan untuk pengambilan kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Kegiatan GNPIP di Sumba Timur dihadiri oleh Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Gubernur Provinsi NTT, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Bupati/Wakil Bupati di 22 Kabupaten/Kota NTT, Satker Kantor Pusat Bank Indonesia (Departemen Regional, Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola), Forkompimda NTT, dan Anggota TPID di wilayah NTT, serta mitra strategis lainnya untuk kembali menggelorakan upaya pengendalian inflasi dan membangun ketahanan pangan di Provinsi NTT.
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti menekankan, terdapat empat hal utama yang menjadi perhatian dalam pengendalian inflasi, di antaranya adalah ketahanan pangan dan energi, serta SDA dan digitalisasi.
Menurut dia, salah satu faktor penyebab tingginya inflasi di negara-negara maju seperti yang terjadi saat ini adalah akibat dari masih kurangnya ketahananan pangan dan energi, serta terbatasnya SDA meskipun teknologi yang dimiliki sudah sangat baik.
Namun demikian, Destry menegaskan, dengan berbagai bauran kebijakan dan penguatan sinergi seperti terus mendorong inovasi GNPIP, Bank Indonesia optimis tekanan inflasi akan terjaga dalam kisaran 3,0±1% pada 2023 dan 2,5±1% pada 2024, dengan inflasi inti akan kembali lebih awal pada paruh pertama 2023.
Sejalan dengan hal tersebut, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat, mengatakan, Pemerintah Provinsi NTT bersama TPID dan seluruh stakeholder turut mendukung upaya stabilisasi harga dan senantiasa bersinergi untuk menjaga terkendalinya inflasi pangan.
Hal tersebut, menurut Viktor, membutuhkan strong partnership dan komitmen seluruh elemen terkait di dalam negeri.
Viktor menambahkan, dalam upaya pengendalian inflasi pangan diperlukan implementasi kebijakan riil yang bisa dirasakan langsung oleh para petani dan peternak. GNPIP Provinsi NTT diwujudkan melalui implementasi 4 program unggulan, yaitu penguatan klaster ketahanan pangan, Business Matching kepada akses keuangan, Penguatan digitalisasi, dan penguatan kelembagaan.
Pertama, penguatan klaster ketahanan pangan yang terdiri dari launching BUMD Pangan Kota Kupang, gerakan urban farming Provinsi NTT, dan Penyerahan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).
Kedua, Business Matching kepada akses keuangan berupa penyerahan Kredit Mikro Merdeka dari BPD NTT kepada kelompok tani.
Ketiga, Penguatan digitalisasi yang meliputi launching aplikasi SKPB SiKePangMas (Sistem Kesiapsiagaan Pertanian dan Bencana) Kabupaten Sumba Timur dan digitalisasi pasar utama Kota Kupang berupa pemasangan running text/display harga di tiga pasar utama Kota Kupang (Pasar Inpres Naikoten, Pasar Oebobo, dan Pasar Oeba).
Keempat, penguatan kelembagaan yang di inisiasi dalam bentuk sinergi optimalisasi gerakan operasi pasar murah bersubsidi dengan skema Subsidi Ongkos Angkut (SOA) di Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Sikka sebagai kota IHK NTT bersama Perum Bulog, penandatanganan kesepakatan Kerjasama Antar Daerah (KAD), dan deklarasi komitmen pengendalian inflasi Kabupaten/Kota Provinsi NTT.
Keempat program unggulan tersebut diharapkan akan mengakselerasi terbentuknya ketahanan pangan daerah dan nasional, serta berkontribusi pada pengendalian inflasi pangan.(*/ER)
